JAKARTA – Selama tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah melakukan penyelarasan terhadap 17 regulasi dan menyusun 25 rekomendasi strategis etika penyelenggara negara, yang dinilai belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dilakukan guna memastikan kebijakan negara berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan etika publik.
Demikian disampaikan oleh Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/12/2025). Acara dihadiri oleh pejabat publik mitra kerja BPIP dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemuda, mahasiswa dan pelajar dari berbagai lembaga pendidikan.
Acara tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kinerja BPIP selama tahun 2025 sebagai bagian dari pemenuhan asas akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintah kepada publik.
Dihubungi terpisah, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri. Dr. Darmansjah Djumala, menyampaikan apresiasi atas kinerja BPIP selama tahun 2025 yang telah melakukan semua tugas yang dibebankan Presiden kepada lembaga itu.
Dia menjelaskan, salah satu tugas BPIP adalah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Terkait tugas BPIP mengkaji regulasi dan memberikan rekomendasi jika ada yang bertentangan dengan Pancasila, Dr. Djumala yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, mengungkapkan bahwa secara kumulatif BPIP telah menyelaraskan lebih dari 180 regulasi dan memberikan rekomendasi terhadap 104 peraturan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Dubes Djumala melihat adanya urgensi dalam upaya itu guna memastikan kebijakan negara berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan etika publik. “Dengan penyelarasan kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila yang berdimensi keadilan, kemanusiaan dan etika publik, maka masyarakat sampai lapisan bawah tidak hanya dapat melihat, tapi juga merasakan kebijakan negara memang sesuai dengan Pancasila yang memberi kemaslahatan bangsa dan negara,” ujarnya.
Pada bagian lain, Dubes Djumala, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden era Jokowi periode pertama, menggaris-bawahi kinerja BPIP dalam penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan.
Menurut dia, BPIP telah menyelesaikan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila jenjang SD hingga SMA sebagai buku pedoman pengajaran dan pendidikan ideologi Pancasila di kalangan siswa. Disamping itu, BPIP juga telah berhasil menyusun pedoman pembinaan ideologi Pancasila bagi berbagai segmen strategis, serta memperkuat kapasitas lebih dari 2.000 guru dan dosen dalam pengajaran dan pendidikan ideologi Pancasila.
Buku Teks Utama yang disusun BPIP merupakan kebutuhan mendesak dalam pembinaan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda. Sebab, sejak tahun 2003 Pancasila sebagai mata pelajaran diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, sehingga porsi pelajaran Pancasila tidak optimal. Padahal pelajaran Pancasila tidak hanya berisi pengetahuan kognitif tentang kenegaraan, tapi lebih penting adalah pembentukan karakter.
“Saat ini menjadi penting bahwa guru dan murid SD sampai dengan SMA mempunyai buku pedoman dalam pendidikan dan pengajaran Pancasila sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan. Hanya dengan cara itu Indonesia akan memiliki sumber daya manusia tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan tapi juga berkarakter sesuai dengn nilai-nilai Pancasila”, ucap Dubes Djumala.
