JAKARTA – Panjangnya daftar tunggu pelayanan rujukan di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menjadi kekhawatiran masyarakat.
Alih-alih mendapatkan perawatan dan pengobatan atas keluhannya, nyawa pasien dengan gejala kronis bisa melayang sia-sia. Jika demikian, negara telah gagal melindungi rakyatnya.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (17/9/2025), yang mengalami sendiri kejadian tersebut.
“Saya saat ini sedang sakit, sesak nafas. Dari Puskesmas Cilandak saya dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 15 September 2025 oleh dr Rizka Iradati. Saya mengalami gejala sesak nafas dan rasa sakit pada jantung saya. Saat saya mendaftarkan rujukan itu melalui aplikasi BPJS Kesehatan, malah disebutkan untuk sepekan ini kuota pasien penuh. Saya coba cari jadwal untuk pekan selanjutnya, malah disebutkan tidak ada jadwal dokter yang bisa melayani. Ini bagaimana kok bisa begini?” ujar Yusri.
Dikatakan Yusri, kondisi yang ia alami itu menjadikan tidak ada kepastian jadwal pelayanan.
“Bagi pasien yang mampu, mungkin banyak alternatifnya, bisa berobat dengan biaya sendiri. Ini bagaimana kalau pasien yang tidak mampu? Bagaimana kalau pasien yang sedang sakit keras? Apa tidak mati dulu orang sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan? Bisa jadi hal ini terjadi pada jutaan orang yang tidak mampu,” ungkap Yusri.
Dia mendesak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mengatasi permasalahan yang menurut informasi diperolehnya, sudah merata terjadi hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di berbagai daerah.
“Pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan jangan tinggal diam dong dengan kondisi ini. Ini pasti ada masalah. Menkes harus menyelesaikan masalah ini,” tegas Yusri.
