JAKARTA – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mempertanyakan tindakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dianggap lebih memprioritaskan PT Butonas Petrochrmical Indonesia (BPI) dari pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dalam pemanfaatan gas bumi Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) Wilayah Kerja Cepu.
BPI sendiri ternyata perusahaan baru berdiri pada 2021 lalu dan belum memiliki track record yang jelas. Mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Trinusa Resources dan sisannya merupakan milik Ignatius Tallulembang yang juga bertindak selaku direktur utama. Komposisi saham itu tercantum dalam SK Pengesahan Ditjen AHU Nomor AHU-0014184.AH.01.01.Tahun2025.
Adapun PT PGN Tbk merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah, sedangkan sisanya sekitar 43 persen dimiliki publik karena PGN sudah melantai di Bursa Efek Indonesia.
“Keistimewaan dari Bahlil kepada BPI ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah BPI diistimewakan Bahlil karena hubungan dekanya dengan Direksi PT BPI dan tidak suka dengan Dirut PGN?” ujar Sekretaris CERI Hengki Seprihadi, Rabu (21/5/2025).
Dia mengatakan, upaya Bahlil mengkerdilkan PT PGN Tbk tampaknya belum berhenti setelah ia mencabut penugasan pembangunan pipa West Natuna System kepada BUMN itu pada 22 Januari 2025.
Melalui surat nomor T-174/MG.04/MEM.M/2025 tanggal 16 April 2025 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan menetapkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari Lapangan Jambaran Tiung Biru Wilayah Kerja Cepu kepada PT Butonas Petrochemical Indonesia (BPI) untuk jangka waktu 1 Januari 2028 sampai dengan 17 September 2035 dengan jumlah penyerahan harian 90 MMSCFD dengan peruntukan petrokimia.
Menurut Hengki, pengurangan pasokan gas untuk PT PGN Tbk dari lapangan Jambaran Tiung Biru dari awalnya 182 MMCFD menjadi 72 MMCFD pada 1 Januari 2028 tentu menimbulkan kecurigaan banyak orang.
“Padahal dalam surat Menteri ESDM nomor T-712/MG.04/MEM.M/2023 tanggal 7 September 2023 perihal Penyesuaian terhadap Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan Jambaran-Tiung Biru Wilayah Kerja Cepu kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Afiliasinya, alokasi gas hanya untuk PGN. Tentu pengalokasian gas bumi untuk BPI itu telah mengurangi pasokan gas bumi untuk PGN,” ungkap Hengki.
Seperti diberitakan media pada 20 Mei 2025, BPI merupakan perusahaan yang akan menggarap dan mengoperasikan pabrik bioetanol dan metanol dengan investasi mencapai Rp 22,8 triliun yang disebut masuk dalam proyek strategis nasional.
Belakangan diketahui BPI yang baru berdiri pada 2021 sebagian sahamNYAternyata dimilik PT Enviromate Technology International (ETI). “PT ETI ini tak lain adalah perusahaan yang ikut konsorsium EPC proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan yang penyelesaian pembangunannya molor terus,” kata Hengki.
Pernah Dicopot Jokowi
Sebelumnya diketahui, kata Hengki, mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Ignatius Tallulembang adalah sosok yang digadang-gadang dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, awalnya manajemen PT Pertamina selaku induk holding belum secara resmi mengumumkan kabar pencopotan tersebut.
Kabar pencopotan tersebut diterima MNC Portal Indonesia pada Jumat, 12 Maret 2021. Kabar pencopotan Ignatius sejalan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar pada 5 Februari 2021. Posisinya digantikan oleh Djoko Priyono.
