JAKARTA – Pengusutan Kejaksaan Agung terhadap dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan bahan bakar minyak 1 juta barel per hari oleh PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 terkesan sangat tertutup.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Catatan Akhir Tahun CERI yang disampaikan di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
“Tak hanya itu, ternyata ada juga yang sedang diselidiki oleh tim Kejagung soal penjualan gas dan minyak bagian negara dari Participating Interest (PI) blok migas yang dikelola oleh BUMD dengan Pertamina di sektor hulu,” ungkap Yusri.
Menurut dia, kesan tertutup itu karena VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar selalu menjawab belum mendapat info atau akan dicek dulu informasinya.
Begitu juga Corcom Pertamina yang menyebut Kejagung hanya meminta data dan dokumen, sementara Corsec Subholding Pertamina selalu bungkam. Meski demikian, kata Yusri, bisik-bisik di internal Pertamina menyebutkan aktivitas penggeledahan oleh Kejagung itu benar terjadi.
“Bersumberkan berita di media, setidaknya sejak akhir Oktober hingga pertengan Desember 2024, tim Kejagung telah menggeledah kantor dan rumah beberapa direksi Pertamina Holding dan Subholding, termasuk terakhir mengundang beberapa anggota direksi untuk klarifikasi ke Gedung Bundar pada 19 Desember 2024,” ungkapnya.
Kabarnya, kata Yusri, dalam pengeledahan itu ditemukan sejumlah uang dalam jumlah fantatis, beberapa perangkat HP disita dan laptop dikloning untuk menambah serta memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh lebih awal atas dugaan kongkalingkong impor minyak mentah dan BBM selama ini.
“Dari pemberitaan Indonesiawatch, muncul nama-nama yang sedang dipantau tim Kejagung yakni inisial AN, EW, RD SD, YF, MK dan EC,” kata Yusri.
Entah benar atau tidak, lanjut Yusri, bersamaan dengan proses penggeledahan tersebut, beredar di pesan whatsapp hasil pemetaan dalam bentuk struktur berisi nama-nama orang penting di posisi strategis Pertamina yang telah ditempatkan atas jasa operatornya James dan Gadng, Ai, St dan DW.
“Di atas nama jajaran operator tersebut dalam bagan struktur itu, muncul inisial ET, BT dan HR serta MRZ yang sangat legendaris, timbul tanda tanya apa benar?” imbuh Yusri.
Dia menambahkan, ada informasi yang belum diketahui kebenarannya menyebutkan struktur hasil pemetaan berisi nama-nama itu sempat diklarifikasi ke Presiden Prabowo Subianto sebelum berangkat dalam lawatannya ke China, AS, dan KTT APEC di Peru beberapa waktu lalu.
“Kami belum mendapat bocoran hasilnya. Namun, jika melihat aktivitas penggeledahan yang tetap dilakukan tim Kejagung setelah pertemuan klarifikasi itu, kami menduga Presiden tetap berkomitmen meminta dugaan permainan itu diusut,” ujar Yusri.
Sebab, menurut sumber CERI, sekitar USD1,2 miliar setiap tahun kemahalan akibat proses impor sejak tahun 2018 hingga 2023. Totalnya bisa mencapai USD6 miliar atau setara Rp96 triliun (nilai tukar Rp16.000 per dolar AS). Bahkan ada informasi tim BPK sedang melakukan perhitungannya.
“Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dan tidak menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti sebaiknya proses penyelidikan ini bisa segera dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara,” pungkas Yusri.
