JAKARTA – Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungan dan pembelaan terhadap perjuangan dan eksistensi negara Palestina.
Presiden Prabowo menyatakan sikap Indonesia terhadap Palestina dalam berbagai kesempatan. Dalam KTT khusus Palestina, 22 September, Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas tragedi kemanusiaan di Gaza dan mendukung tercapainya perdamaian melalui pendekatan two-state solution.
Sementara di Sidang Majelis Umum PBB, 23 September, Prabowo menegaskan bahwa dunia membutuhkan PBB. Oleh karena itulah Indonesia selalu mendukung PBB, termasuk dalam program pasukan perdamaian.
Dalam laporan sejumlah media internasional, pidato Prabowo tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk dari Presiden AS Donald Trump dan beberapa media Israel.
Isi substansi pidato Prabowo juga mendapat apresiasi dari Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumala. Menurut dia, pidato Prabowo yang pertama kali di forum PBB itu memancarkan aura Pancasila dalam sikap politik Indonesia dalam banyak isu politik dunia.
Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina, mengatakan ada hal baru dalam pidato Prabowo di forum SMU-PBB itu. Dia merujuk pernyataan Prabowo yang mengatakan ”Indonesia akan mengakui Israel, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina”.
Pernyataan sikap secara gamblang di forum PBB baru ini dilakukan Indonesia. Sebelumnya hanya dalam bentuk wacana publik di dalam negeri Indonesia dan tidak disampaikan secara resmi di forum PBB.
Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan atas kemerdekaan Palestina harus dibarengi pula dengan adanya jaminan keamanan bagi Israeal. Indonesia siap berpartisipasi dalam pasukan perdamamaian di Gaza dengan 20.000 pasukan penjaga perdamaian.
Dalam penilaian Dubes Djumala, inisiatif Indonesia ini sunggu bertalian dengan nilai Pancasila. “Inilah sebenarnya yang disebut value-based diplomacy, diplomasi berbasis nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan ini sejatinya adalah pancaran nilai Kemanusiaan dalam Pancasila,” kata Dubes Djumala, Kamis (25/9/2025).
Pada bagian lain, dia juga menggaris-bawahi pernyataan Prabowo bahwa Indonesia “remain committed to internationalism and multilaterialism”. Ini statement politik sangat penting di tengah dunia yang sedang dihantui oleh tindakan unilateralisme (sepihak) yang berlandaskan pada kekuatan dan kekuasaan. Bukan pada nilai-nilai tanggung jawab global yang dibahas secara bersama di forum multilateral seperti PBB.
Internasionalisme itu dalam pidato Bung Karno di PBB pada 1960 diterjemahkan sebagai “kemanusiaan”. “Itu artinya diplomasi Indonesia berlandaskan nilai kemanusiaan. Sedangkan multilateralisme adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pembahasan bersama (musyawarah) untuk mencapai kesepakatan (mufakat).
“Jadi jika Indonesia mengedepankan pendekatan internasionalisme dan multilateralisme itu artinya keputusan untuk melakukan diplomasi kemanusiaan harus diambil berdasar “musyawarah-mufakat” dari seluruh anggota PBB. Sejatinya itulah aura Pancasila dalam diplomasi Indonesia di panggung internasional, ” ujar Dubes Djumala.
