Bukan Cuma Tugas Pemerintah, Masyarakat Harus Ikut Lawan Narasi Intoleransi dan Radikalisme di Dunia Maya

Dr Darmansjah Djumala

JAKARTA – Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk propaganda paham intoleransi, kekerasan dan ekstremisme di dunia maya, harus melibatkan seluruh lapiran masyarakat (civil society) agar lebih masif dan efektif.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melibatkan 48 kementerian/lembaga dalam implementasi rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme. Langkah ini diapresiasi karena dinilai penting guna memperkuat sinergi dalam penanggulangan terorisme.

Ketika diminta tanggapannya, Anggota Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerjasama Internasional, Dr. Darmansjah Djumala, mengatakan upaya penanggulangan terorisme, termasuk propaganda paham intoleransi, kekerasan dan ekstrimisme, bukan hanya tugas 48 kementerian/lembaga, melainkan juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

“Penyebaran paham dan perilaku intoleransi, kekerasan dan radikalisme kini sudah merambah dunia maya. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat perlu berpartisipasi dalam mengawasi dan melakukan counter-narasi terhadap setiap konten yang berbau intoleransi dan radikalisme di dunia maya,” ujarnya, Sabtu (29/6/2024).

Menurut Dr. Djumala, apabila perilaku intoleransi, radikalisme dan ekstremisme tidak ditangani secara tegas namun terukur, termasuk di dunia maya, bisa berkembang lebih serius menjadi tindakan kekerasan yang menjurus pada terorisme.

Dia mengapresiasi pemaparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengenai strategi pencegahan dan pemberantasan terorisme di dunia maya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis, 27 Juni 2024.

Dalam Raker itu, Komjen Rycko mengungkapkan tiga strategi menghadapi propaganda terorisme di dunia maya. Pertama, langkah pre-emptive strike, dengan melakukan patroli siber (cyber patrol), dihapus (take down), dan kontra narasi terhadap konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang belum dibaca atau diakses oleh warga.

Kedua, preventive strike dengan melakukan cyber patrol, take down, dan kontra narasi, yang dibarengi pula dengan upaya sosialisasi kepada kelompok rentan, perempuan, anak dan remaja secara masif jika konten tersebut sudah mulai dibaca dan mempengaruhi cara berpikir warga.

Ketiga, tindakan restorative strike, dengan cara melatih dengan melakukan penegakan hukum dan proses deradikalisasi jika konten sudah mempengaruhi sikap dan tindakan warga.

Dr. Djumala mengatakan, isu terorisme sejatinya tidak berdiri sendiri secara eksklusif sebagai masalah keamanan. “Terorisme berwajah multi-dimensi. Terorisme adalah muara dari akumulasi perilaku menyimpang dari pakem kehidupan yang beradab,” ujarnya.

Dalam negara yang majemuk, lanjut Dr. Djumala, menghargai perbedaan dan keberagaman mutlak diperlukan. Kemampuan untuk menghormati dan merayakan perbedaan inilah yang termanifestasi dalam sikap toleransi dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

“Tanpa kesadaran dan perkhidmatan terhadap perbedaan seseorang akan berperilaku intoleran. Sikap intoleran adalah hulu dari segala hulu radikalisme yang akhirnya bermuara pada tindakan terorisme,” kata Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB.

Menurut dia, masyarakat bisa berpartisipasi dalam melakukan counter-narasi terhadap setiap konten yang berbau intoleransi dan radikalisme di dunia maya dengan cara yang sederhana.

“Misalnya, jika di Whatsapp Group atau medsos lainnya ada yang memposting atau menarasikan sikap yang berbau intoleran dan radikal, kita jangan pernah segan untuk lakukan counter narasi berdasarkan pengetahuan dan fakta,” ujarnya.

Di negara yang berideologi Pancasila dalam bentuk NKRI, tutur Dr. Djumala, sikap menghargai perbedaan, keberagaman, toleran dan moderasi beragama adalah panduan etik dan moral masyarakat agar Indonesia ini tetap utuh bersatu sebagai bangsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *