Cegah TPPO, Kapolda Lampung Ajak Stakeholder Kerja Sama Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat

Irjen Pol Helmy Santika
Irjen Pol Helmy Santika

BANDAR LAMPUNG – Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) termasuk pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri menjadi salah satu perhatian utama Irjen Pol Helmy Santika sejak menjabat Kapolda Lampung.

Pasalnya, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah yang rentan TPPO di Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Lampung memperkirakan jumlah pekerja migran ilegal dari Lampung mencapai ribuan orang tiap tahun.

Data BP2MI Lampung mengungkapkan, pekerja migran asal Lampung yang resmi pada tahun 2023 mencapai 21.500 orang. Dari jumlah itu, buruh migran yang ilegal diperkirakan 30 persen atau sekitar 6.500 orang.

Sindikat TPPO biasanya menyasar kantung-kantung PMI di beberapa wilayah Lampung, seperti Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Bahkan, Lampung menjadi tempat persinggahan korban TPPO, seperti kasus yang terungkap pada Juni 2023 silam. Saat itu, Polda Lampung berhasil menyelamatkan 24 calon TKI ilegal asal Nusa Tenggara Timur yang akan dikirim ke TImur Tengah.

Melihat kenyataan itu, setelah menjabat Kapolda Lampung pada Februari 2023, Irjen Pol Helmy Santika saat itu langsung tancap gas menggulung sindikat TPPO. Beberapa sindikat berhasil digulung dan para pelakunya diseret ke meja hijau, tetapi kasus-kasus serupa masih terus terjadi.

Terbaru, kasus pengiriman TKI ilegal asal Lampung yang digagalkan pihak Imigrasi Malaysia. Polda Lampung melalui Subdit 4 Renakta Ditreskrimum pun bergerak cepat meringkus tiga pelaku dengan total dua kasus atau dua laporan polisi (LP). Korban diberangkatkan via Batam dengan iming-iming bekerja sebagai buruh pabrik di Malaysia.

Berulangnya kasus TPPO tersebut menunjukkan bahwa penanganan TKI ilegal tidak sekadar penegakan hukum, tetapi perlu upaya preventif agar masyarakat waspada dan tidak mudah tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi di luar negeri.

Untuk itu, menurut Helmy Santika, dibutuhkan kerja sama yang proaktif antar pemangku kepentingan, termasuk edukasi dan sosialisasi ke masyarakat guna mencegah timbulnya korban-korban baru yang ditawari bekerja ke luar negeri secara tidak resmi atau ilegal.

“Kita semua harus peduli agar calon PMI tidak menjadi korban, maka perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan ketentuan bagaimana prosedur bekerja di luar negeri yang harus dipahami oleh masyarakat,” ungkap Irjen Pol. Helmy Santika, Selasa (11/06/2024).

Dia mengatakan tidak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri sebagai PMI, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun berharap agar pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama untuk melakukan edukasi dan sosialisasi agar penyampaiannya ke masyarakat lebih optimal.

Selaku Kapolda, Helmy Santika juga memerintahkan seluruh Kapolres dan jajaran untuk menggencarkan imbauan dan sosialisasi terkait TPPO kepada masyarakat.

“Sesuai dengan instruksi Kapolri, jajaran Polda Lampung hingga kini terus mengimbau dan mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO. Personel di daerah dari tingkatan bhabinkamtibmas diminta rutin menggelar sosialisasi di kampung-kampung agar masyarakat paham terhadap bahaya TPPO,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *