JAKARTA – Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa masa bakti 2024-2016. Dalam pemilihan yang digelar di Markas PBB New York pada 10 Oktober lalu, Indonesia memperoleh suara terbanyak di antara negara terpilih lainnya untuk kawasan Asia Pasifik.
Indonesia mengantongi 186 suara dari total 192 suara, disusul Kuwait 183, Jepang 175, dan China 154. Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan perolehan suara kali ini merupakan tertinggi dalam sejarah keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Menlu Retno meyampaikan harapan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2024-2026 dengan suara terbanyak tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan HAM dunia.
Dewan HAM PBB antara lain bertanggungjawab dalam memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia dan menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi terkait isu tersebut.
Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, menyampaikan apresiasi atas kinerja para diplomat Kementerian Luar Negeri yang telah bekerja keras meyakinkan anggota PBB tentang komitmen Indonesia dalam pemajuan dan dan perlindungan HAM.
Menurut Dr. Djumala, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, Indonesia pantas mendapat kesempatan menjadi anggota Dewan HAM keenam kalinya karena kinerja diplomasi Indonesia di bidang pemajuan dan perlindungan HAM cukup menonjol.
“Indonesia cukup aktif dalam membantu krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnik Rohingya di Myanmar. Langkah diplomasi Indonesia juga tercatat dalam membantu mencari penyelesaian konflik di Afghanistan dan Ukraina,” ungkapnya.
Khusus dalam hal Afghanistan, lanjut Dr. Djumala, Indonesia berperan aktif dalam membantu upaya negara itu untuk memenuhi hak-hak perempuan. “Begitu juga dalam konflik Rusia-Ukraina. Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina untuk menghimbau penghentian perang merefleksikan nilai kemanusiaan dalam diplomasi dan politik luar negeri,” ujarnya.
Dubes Djumala menegaskan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam konflik di Myanmar, Afghanistan, dan Ukraina sudah menjadi DNA-nya diplomasi Indonesia, yaitu pelaksanaan politik luar negeri yang dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Diplomasi kemanusiaan sudah tertanam (embedded) dalam elan diplomasi Indonesia sebagai refleksi nilai kemanusiaan yang ada dalam sila ke-2 Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
”Jadi tidak mengherankan jika Indonesia terpilih lagi dengan suara terbanyak sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sebab masalah HAM sangat terkait erat dengan nilai kemanusiaan, yang bagi Indonesia sendiri nilai itu adalah refleksi Pancasila dalam pelaksanaan politik luar negeri,” jelas Dubes Djumala.
